“Saya sudah telepon langsung Kapolri, saya minta agar kepolisian, jangan represif terhadap aksi demonstrasi penyampaian pendapat dan sikap,” ucapnya.
JAKARTA,KILASINFO – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mendukung pernyataan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti yang meminta aparat keamanan tidak represif dalam menghadapi aksi mahasiswa, termasuk rencana aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang digelar hari ini, Senin (11/4/2022).
Pernyataan itu disampaikan Andika saat berkunjung ke rumah dinas La Nyalla di Jakarta, Sabtu (9/4), dikutif CNNIndonesia.
“Kami berterima kasih sudah diingatkan oleh Ketua DPD RI. Memang pasukan kami sudah di-BKO ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Tetapi kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya,” kata Andika dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (10/4).
Masih di CNNIndonesia, ia mengatakan demonstrasi merupakan hak politik yakni hak berpendapat yang dijamin konstitusi dan dilindungi undang-undang.
“Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah. Termasuk suara dari Pak Ketua DPD RI yang merupakan tokoh di negeri ini,” katanya.
Sebelumnya, La Nyalla menjelaskan aspirasi mahasiswa merupakan arus yang tidak bisa dibendung. Enam tuntutan yang disampaikan mahasiswa adalah suara rakyat kebanyakan.
“Adik-adik mahasiswa ini sebagai saluran dari suara rakyat. Itu harus dihargai dan diterima dengan baik,” ungkapnya.
Oleh karenanya, ia pun mengingatkan kepada aparat keamanan agar kebebasan berpendapat itu harus difasilitasi dengan baik. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan meminta aparat kepolisian tidak bertindak represif.
“Saya sudah telepon langsung Kapolri, saya minta agar kepolisian, jangan represif terhadap aksi demonstrasi penyampaian pendapat dan sikap,” ucapnya.
Sebagai informasi, pada hari ini di Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar aksi demonstrasi menolak perpanjangan massa jabatan presiden.
Setidaknya ada empat tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa dalam aksi itu, di mana yang paling utama adalah mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen UUD 1945, dan bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan presiden 3 periode.
Aksi-aksi mahasiswa dengan tuntutan serupa juga dilakukan di beberapa daerah lain di Indonesia. Beberapa di antaranya di Palembang (Sumatera Selatan), depan Istana Bogor (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Makassar (Sulawesi Selatan), hingga Ambon (Maluku).
Terkait penundaan pemilu hingga wacana presiden tiga periode, Jokowi telah meminta para menterinya setop membicarakan wacana tersebut. Bukan hanya itu, dalam rapat penyelenggaraan pemilu yang rekamannya diunggah di Youtube Sekretariat Negara, Jokowi pun memastikan pelaksanaan pemilu 2024 tetap sesuai jadwal di mana pencoblosan dilakukan 14 Februari 2024.*
